Sabtu, 16 Januari 2016

KONSEP TEORI PEMBANGUNAN PUSAT PINGGIRAN







1.       PENDAHULUAN


            Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.
Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam
UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamean abadi,
dan keadilan sosial ( GBHN 1998 ). Dengan pembangunan diharapkan seluruh
masyarakat di tanah air menikmati tingkat kesejahteraan yang memadai. Namun
kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat hiterogen, berbeda
dalam segala hal. Demikian pula tingkat ekonominya, ada yang telah berkecukupan
dan dapat menikmati hasil pembangunan secara layak, namun tidak sedikit juga yang
masih hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini berarti pembangunan selama ini
belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Perbedaan hasil
pembangunan ini diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: perbedaan sumberdaya
yang dimiliki daerah yang satu dengan yang lain, perbedaan kemampuan
2
sumberdaya manusianya, tingkat penguasaan tehnologi yang berbeda, kebijakan
pemerintah terlalu mengutamakan pembangunan di Pulau Jawa (Wilayah Barat ) dan
lain-lain.
Hal ini dapat disaksikan adanya daerah-daerah yang berkembang pesat
(Wilayah Barat), dan menarik banyak orang untuk mengadukan nasib. Daerah itu
pada umumnya merupakan kota-kota besar yang sekaligus sebagai Ibukota Propinsi
atau Ibukota suatu Kabupaten, karena berkedudukan sebagai pusat kekuasaan maka
ada tendensi pembangunan terkonsentrasi di kota tersebut. Kota-kota besar seperti
Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan lain-lain tiada henti-hentinya membangun
jalan raya, perkantoran, permukiman, tempat-tempat hiburan, pasar dan sarana
pendidikan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan
material atau bahan bangunan, peralatan, kendaraan pengangkut dan orang untuk
melaksanakan pembangunan, kemudian orang berbondong-bondong ke kota mengisi
lowongan kerja di berbagai sektor pembangunan, dengan demikian Kota tumbuh
menjadi pusat pembangunan. Sayangnya tidak semua pendatang dapat menikmati
hasil pembangunan. Bagaimanapun jumlah pendatang dengan kebutuhan tenaga
tidak seimbang atau kebanyakan kemampuan pendatang yang rendah dilihat dari
segi kwalitasnya sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. Kelompok
pendatang inilah yang kemudia tersingkir ke pinggiran kota. Gejala pusat
pinggiran dalam pembangunan muncul dan melahirkan beberapa pendapat dari
beberapa para ahli yang mengamati dan memperdalam gejala ini. Hal ini perlu
dipelajari karena gejala pusat pinggiran tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi
berlaku untuk seluruh dunia. Dari berbagai fenomena di berbagai belahan dunia
dapat dipetik Pelajaran agar tidak terulang hal-hal yang bersifat negatif. Apalagi
gejala pusat pinggiran ini telah lama terjadi sehingga dapat menjadi guru terbaik
bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia.



2. GEJALA PUSAT PINGGIRAN DALAM LINTASAN SEJARAH

            Konsep pusat pinggiran dinyatakan dalam berbagai pandangan oleh ilmuwan
sosial. Salah satu gejala pusat pinggiran telah disampaikan oleh John Friedman
(1966), Ia membagi dunia ini menjadi dua bagian besar yaitu Pusat yang dinanis
dan pinggiran yang statis, dan mengusulkan 4 wilayah sebagai berikut :
1. Daerah Pusat adalah dikonsentrasikan perekonomian metropolitan dengan
kapasitas tinggi untuk inovasi dan perubahan. Nampak seperti jaringan hirarkhi
dari Ibukota Negara samapai daerah terpencil. Pada tingkat dunia Eropa dan
Amerika Utara merupakan pusat daerah pengembangan di dunia barat.
2 Daerah Peralihan Atas adalah berbatasan dengan pusat, cocok bagi
pengembangan dan ekploitasi sumnerdaya. Ciri khas Daeah peralihan atas ialah
pengembangan disepanjang jalan raya dua kota besar contoh dalam skala dunia
adalah daerah antara Rio de Jenairo dan Sao Paulo.
3. Daerah Batas Sumber Daya adalah wilayah pinggiran permukiman baru,
sebagai contoh Permukiman dilereng utara Alaska.
3
4. Daerah Peralihan bawah adalah daerah yang stagnasi atau menurun
kemampuannya, contohnya adalah daerah perekonomian perdesaan dan
permukiman liar di perkotaan.
Dalam catatan sejarah abad XV Spanyol dan Portugis memulai suatu perekonomian
dunia yang terpadu. Didorong perkembangan dalam persenjataan dan pembangunan
kapal, Spanyol melebar kemaharajaannya ke Amerika Tengah dan Andes didasarkan
pada penambangan logam-logam mulia yang dikerjakan dengan tenaga paksa ( Dean
Forbes, 1991 ).
Negara Eropa lainnya yang berlomba menjadi daerah pusat untuk waktu-waktu
selanjutnya adalah Inggris, Perancis dan Jerman. Inggris terlihat mulai mendominasi
perdagangan di Benua Amerika pada akhir abad ke XII. Revolusi industri membawa
perubahan pada kedudukan Inggris dalam perekonomian dunia. Industri tekstil
menjadi primadona dan menjadi penghasilan terbesar bagi Inggris. Oleh karena itu
Inggris berusaha mengamankan perdagangan tekstilnya dengan membangun
Angkatan Laut yang kuat dan mengawasi lautan dunia. Perncis menggunakan
Momentum Revolusi Sosial untuk berusaha menjadi pusat pengembangan dunia
agar sejajar dengan negara-negara tetangganya seperti Inggris dan Belanda. Atas
dasar kesamaan hak untuk hidup lebih baik maka Perancis mulai merebut daerahdaerah
pinggiran milik Inggris, baik di Afrika maupun di Asia (Vietnam, Kamboja,
Laos). Sedangkan Jerman ingin menjadi pusat dunia berlandaskan pada politik Rasial
(Nazi) yang mersa menjadi bangsa unggul dan berhak menindas bangsa lain, tanpa
malu-malu Jerman menganeksasi negara tetangganya. Bersama Amerika Serikat,
Jerman muncul sebagai kekuatan industri utama, khususnya dalam industri baja.
Tahun 1890-an disebut awal zaman imperialisme, terjadi tiga proses yang saling
berhubungan dan yang menentukan serta membentuk masa depan dunia bahkan
hingga abad ini.
Pertama peningkatan kolonisasi yang cepat oleh beberapa negara, mungkin karena
permusuhan politik atau desakan surplus modal yang mencari tempat investasi.
Inggris dan Perancis memasukkan daerah-daerah di Pasifik, Asia Tenggara dan
Afrika kedalam koloni mereka. Rusia memperoleh sebagian Persia. Jerman,
Italia dan Belgia merebut bagian-bagian Afrika. Amerika Serikat menduduki
Alaska, Filipina dan sebagian Kepulauan Pasifik. Jepang menjajah Formosa
(Taiwan) dan Belanda meluaskan jajahannya di Hindia Belanda Timur.
Kedua adalah terjadinya pergeseran dari modal kompetitif kearah modal monopoli.
Dalam pertengahan abad ini perdagangan bebas cocok untuk perusahaan
kapitalis yang kompetitif dan kolonialisme tidak begitu dibutuhkan. Tetapi
ketika Inggris kehilangan keuntungan produktifnya dan menginginkan
keamanan sumber-sumber suplai bahan mentahnya serta jaminan pembayaran
barang-barang eksport, maka monopoli dan kolonialisme diperlukan kembali.
Ketida peningkatan ekspor modal Eropa keluar negeri samapi 577 % antara tahun
1874 dan 1913. Ekpor modal ini p[ada gilirannya memberikan keuntungan besar
kepada Inggris, Perancis dan Jerman dan negara-negara lain (Dean Forbes,
1991).

3. TEORI PUSAT PINGGIRAN

A. Myrdal, Hirscman
            Hirscman adalah seorang penganjur teori pertumbuhan tidak seimbang. Secara
geografis, pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang. Dalam proses pertumbuhan
tidak seimbang selalu dapat dilihat bahwa kemajuan disuatu tempat (titik)
menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dan dorongan-dorongan
kearah perkembangan pada tempat-tempat (titik-titik) berikutnya. Hirscman (1958),
menyadari bahwa fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya pada tempat
yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik originalnya sebelum
disebarkan ke berbagai tempat lainnya. Ia menggunakan istilah Titik Pertumbuhan
(Growing Point) atau Pusat Pertumbuhan (Growing Centre).
Di sutau negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, dimana industri
berkelompok ditempat itu, karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk
penghematan-penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan investasi,
lapangan kerja dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di pusat- pusat
pertumbuhan dari pada daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat
ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh yang paling hebat
adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (urbanisasi) akan dapat mengabsorsikan
tenaga kerja yang trampil dan pihak lain akan mengurangi pengangguran tidak
kentara di daerah belakang. Hal ini tergantung pada tingkat koplementaritas antara
dua tempat tersebut.
Jika komplementaritas kuat akan terjadi proses penyebaran pembangunan
kedaerah-daerah belakang (trikling down) dan sebaliknya jika komplementaritas
lemah akan terjadi pengaruh polarisasi (Keban, 1995). Jika pengeruh polarisasi lebih
kuat dari pengeruh penyebaran pembangunan maka akan timbul masyarakat
dualistik, yaitu selain memiliki ciri-ciri daerah perkotaan modern juga memiliki
daerah perdesaan terbelakang (Hammand,1985, Indra Catri,1993). Walaupun
terlihat suatu kecenderungan yang suram namun Hirschman optimis dan percaya
bahwa pengaruh trikling-down akan mengatasi pengaruh polarisasi. Misalnya bila
daerah perkotaan berspesialisasi pada industri dan daerah perdesaan berspesialisasi
pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan harus
mendorong perkembangan daerah perdesaan, tetapi apa yang terjadi tidak seperti
yang diharapkan. Pada khususnya ada kemungkinan besar bahwa elastisitas
penawaran jangka pendek di daerah perdesaan adalah sedimikian rendah sehingga
dasar pertukaran akan berubah merugikan daerah perkotaan. Dalam jangka panjang
penghematan-penghematan ekstrnal dan tersedianya komplementaritas di pusat-pusat
akan menjamin penyebaran pembangunan ke daerah-daerah disekitarnya.
Pada pihak lain, berdasarkan konseptual yang serupa mengenai struktur titik-titik
pertumbuhan dan daerah-daerah belakang, Myrdal (1957) menggunakan istilah
Backwash effect dan spread effect yang artinya persis serupa dengan polarisasi dan
pengaruh trikling down. Namun demikian, dalam penekanan pembahasan dan
kesimpulan-kesimpulan terdapat perbedaan yang cukup besar. Analisa Myrdal
5
memberikan kesan pesimistis, ia berpendapat bahwa polarisasi muncul lebih kuat
dari pada penyebaran pembangunan, permintaan faktor-faktor produksi akan
menumpuk di daerah- daerah perkotaan yang memberikan manfaat kepadanya, dan
sebaliknya di daerah perdesaan yang tidak menguntungkan akan menipis.
Pesimisme tersebut dapat dimaklumi karena Myrdal tidak memaklumi bahwa
timbulnya titik pertumbuhan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan merupakan
syarat bagi perkembangan selanjutnya dimana-mana. Pusat pemikiran Myrdal pada
kausasi komulatif menyebabkan ia tidak dapat melihat dengan titik balik apabila
perkembangan kearah polarisasi di suatu wilayah sudah berlangsung untuk beberapa
waktu. Kausasi sirkuler komulatif selalu meghasilkan penyebaran pembangunan
yang lemah dan tidak kemerataan, atau dapat dikatakan bahwa mobilitas akan
memperbesar ketimpangan pendapatan dan migrasi akan memperbesar
ketimpangan regional.
Berdasarkan pada perbedaan pandangan diatas, maka kebijaksanaan perspektif
yang dianjurkan oleh Hirschman dan Myrdal berbeda pula. Hirschman
menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat
menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembengunan yang efektif, sedangkan
Myrdal menekankan pada langkah-langkah kebijaksanaan unmtuk melemahkan
backwash effets dan meperkuat sread effeetc agar proses kausasi sirkuler kumulatif
mengarah keatas, dengan demikian semakin memperkecil ketimpangan regional
( Murtomo, 1988, Indra Catri, 1993, Keban, 1995).
Gunnar Myrdal (1957) dan Aschman (1958) dalam Keban (1995), menyerang
pengertian equilibrium dalam teori ekonomi dan mengemukakan ide-ide dasar
tentang polarisasi pembangunan. Menurut pandangan Myrdal, daerah-daerah inti dari
perekonomian adalah magnit penguat dari kemajuan. Myrdal mengemukakan bahwa
setel;ah pertumbuhan dimulai pada lokasi yang dipilih pada perekonomian bebas,
arus masuk tenaga kerja, ketrampilan, modal dan komoditi berkembang secara
spontan untuk mendukungnya. Tetapi arus ini meliputi efek backwash, ketidak
samaan antara daerah-daerah yang berkembang dengan daerah-daerah lain.
Daerah-daerah yang sedang tumbuh mempengruhi daerah-daerah lain melalui
dua kekuatan yang berlawanan , menurut model Myrdal disebut Effect backwash dan
efek penyebaran (Spread effect dan backwash effect). Efek penyebaran menunjukkan
dampak yang menguntungkan dari daerah-daerah yang makmur terhadap daerahdaerah
yang kurang makmur, hal ini meliputi : meningkatnya permintaan komoditi
primer, investasi dan difusi ide serta tehnologi. Dalam banyak negara-negara
terbelakang, efek penyebaran terbatas pada daerah-daerah disekitar pusat-pusat
herarkhi perkotaan (Murtomo, 1988, Keban, 1995).
Hirschman membantah bahwa memilih dan memusatkan aktivitasnya pada titiktitik
pertumbuhan adalah alami bagi para pengusaha. Pembangunan lama kelamaan
tidak berimbang, pertumbuhan daerah yang sedang berkembang membatasi kapasitas
6
pertumbuhan dimana-mana. Utara (North) menarik tenaga trampil dan tabungan dari
selatan (south). Elastisitas permintaan income lebih besar untuk barang-barang
buatan north, dan oleh karena itu syarat-syarat perdagangn melawan produsen south
akan komoditi primernya (Jhingan,M.L.1993, Arsyad, 1988).
Ide pokok dari model Hirschman adalah bahwa efek polaritas disebabkan oleh
“effect trickling down”, ekuivalen dengan efek penyebaran dari Myrdal. Effect
trickling down meliputi tujuan komoditi North yang diproduksi di South dan gerakan
modal keselatan, disamping North dapat menarik tenaga selatan yang cukup untuk
menjamin meningkatnya produktivitas tenaga kerja marjinal dan tingkat konsomsi
perkapirta South. Hischman bersikeras bahwa effect trickling down hanya bisa
terjadi bila di North membutuhkan South untuk ekspansinya sendiri.

B. FRIEDMAN

            John Friedman, Weaver, (1979) menganalisa aspek tata ruang, lokasi serta
persoalan-persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam
ruang lingkup yang lebih general. Friedman telah menampilkan teori daerah inti.
Disekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau periphery region. Daerah
pinggiran ini sering disebut pula daerah pedalaman atau daerah-daerah sekitanya.
Pembangunan dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinu tetapi
komulaitif yang berasal dari sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang terletak
pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi. Pembangunan inovatif
cenderung menyebar kebawah dan keluar dar pusat-pusat tersebut kedaerah yang
mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah.
Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota besar, metropolis atau
megapolis, dikategorikan sebagai daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis
sisanya merupakan daerah pinggiran. Wilayah pusat merupakan subsistem dari
kemajuan pembangunan yang ditentukan oleh lembaga di daerah inti dalam arti
bahwa daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang
substansial. Daerah inti dan wilayah pinggiran bersama-sama membentuk sistem
spatial yang lengkap (Indra Catri, 1993, Murtomo, 1988).
Proses daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya terhadap daerah pinggiran
dilaksanakan melalui pengaruh-pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah inti, yang
terdiri dari pengaruh dominasi (melemahnya ekonomi daerah pinggiran sebagai
akibat dari mengalirnya sumberdaya alam, manusia dan modal ke wilayah inti),
pengaruh informasi (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang
pembangunan inovatif), pengaruh psikilogis (penciptaan kondisi yang
menggairahkan untuk melajutkan kegiatan-kegiatan inovatif secara lebih nyata),
pengaruh mata rantai (kecenderungan inovasi untuk menghasilkan inovasi
lainnya), dan pengaruh produksi ( pencitaan sturtur balas jasa dan menarik untuk
kegiatan-kegiatan inovatif ).
Gunder Frank (1969; 1970) dalam Keban (1995), membagi 4 tingkatan model
evolusi keruangan (evolusi spasial), sebagai berikut :
7
1. Pre-industrial phase, dicirikan oleh pusat kota tersebar pada areal yang luas,
tidak ada tingkatan kota. Kemungkinan untuk tumbuh kecil, perekonomian tidak
berkembang. Friedman berasumsi sistem dalam keadaan stabil sebab pusatnya
luas dan hanya bersifat lokal.
2. Pereode Incipient industrialization, dicirikan oleh kota primate yang
mendominasi kawasan yang luas dan menggali sumberdaya alam sekitarnya.
Perekonomian didaerah periphery bergerak menuju kota primate berupa
pendatang, intektual dan tenaga kerja. Friedman berpendapat pengelolaan ruang
tidak stabil, sebab sistem digerakkan oleh kekuatan luar.
3. Transisional stade kearah industri kota primate masih mendomisi kota yang
luas, pengembangan strategi penetapan pusat kota atau pusat pertumbuhan
mengurangi pengaruh kota yang luas, Friedman setuju bahwa tingkat ketiga
masih bersifar tidak stabil.
4. Fase kota dengan organisasi keruangan yang sempurna, kota-kota yang
secara fungsional saling tergantung. Seluruh ruang nasional terintegrasi
sedemikian rupa sehingga “tidak adalagi periphery” yang terbelakang dan
belum berkembang.
Jadi menurut Friedman tingkat urbanisasi sebagai indikator tingkatan kemajuan
suatau wilayah; makin maju tingkat ekonomi suatu kota, semakin tinggi tingkatan
urbanisasi, sehingga makin terintegrasi keruangan ekonomi keruangannya, dan
akhirnya makin berkurang perbedaannya dalam pembangunan.

4. GEJALA PUSAT DAN PINGGIRAN DI INDONESIA

            Indonesia dibagi dalam berbagai daerah tingkat I ( 30 Propinsi saat sekarang )
dan ratusan daerah tingkat II menyadarkan bahwa betapa variasinya kondisi
wilayah Indonesia. Sebaran penduduk yang tidak merata (sebagain besar
terkonsentrasi di Pulau Jawa), sumberdaya alam yang tersebar, tingkat penguasaan
tehnologinya yang beragam, dapat dibayangkan betapa sulitnya membuat kebijakan
pembangunan yang dapat memenuhi selera setiap orang dan memuaskan semua
pihak. Oleh karena itu dalam GBHN 1998 sebagai pegangan seluruh bangsa
Indonesia untuk melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang kedua, berkenaan
dengan keadaan kondisi daerah mengamanatkan sebagi berikut :
Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional telah
makin mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan
pengembangan daerah serta peran serta dan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan upaya pembangunan daerah harus senantiasa didasarkan pada
otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam rangka lebih
meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan mendorong
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diseluruh tanah air.
Lebih lanjut dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam diamanatkan sebagai berikut:
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan
8
antar daerah, antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan serta membukan
daerah terisolasi dan mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
yangnpelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas derah serta melalui
pembangunan potensi daerah seoptimal mungkin. Peran aktif masyarakat
dalam pembangunan perlu dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan
tanggung jawab kepada daerah, khususnya daerah otonom, dengan tetap
mengacu pada uapaya perwujudan Wawasan Nusantara.
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa adanya kesadaran perbedaan antar daerah
seperti antara daerah perkotaan dan perdesaan, daerah terpencil yang memerlukan
penanganan secara khusus karena daerah-daerah tersebut mempunyai ciri tersendiri
layaknya daerah pusat dan daerah pinggiran. Oleh sebab itu sejak tahun 1974, telah
menerapkan konsep teori pembangunan dengan cara membagi-bagi Wilayah
Indonesia menjadi Wilayah pembangunan utama yang mencakup Wilayah
pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut :
Wilayah Pembangunan Utama A : Pusat Utama, Medan
Wilayah Pembangunan Utama B : Pusat Utama Jakarta
Wilayah Pembangunan Utama C : Pusat Utama Surabaya
Wilayah Pembangunan Utama D Pusat Utama Ujung Pandang (Makassar
sekarang)
Sejak Pelita IV Pusat Pembangunan utama D dipecah menjadi 2 sehingga
muncul Wilayah Pembangunan Utama E dengan Pusat Utama Ambon.
Masing-masing wilayah pembangunan dipecah lagi menjadi sub-sub Wilayah
Pembangunan yang lebih kecil untuk menjadikan kerja sama antar daerah lebih dapat
dikembangkan, hasilnya dapat disaksikan sekarang kota-kota yang dijadikan sebagai
pusat utama pembangunan menjadi berkembang sangat pesat dan menjadi inti dari
daerah-daerah sekitarnya. Ibarat gula, kota-kota itu diserbu semut penduduk yang
ingin ikut menikmati manisnya pembangunan. Seperti dijelaskan di depan bahwa
setiap wilayah pembangunan dibagi lagi menjadi wilayah- wilayah pembangunan
yang lebih kecil. Sebagai contohnya disajikan pembagian yang ada di Jawa Barat:
Wilayah pembangunan Jabotabek ( perbatasan dengan Jakarta, yakni
Tangerang ,Bogor dan Bekasi ) dan sebagian daerah Sukabumi. Disitu ditampung
berbagai industri yang tak tertampung diJakarta. Dengan demikian Indonesia secara
sadar sudah menggunakan konsep pusat-pusat pertumbuhan atau pusat-pusat
pengembangan,namun tetap memperhatikan daerah pinggiran (desa, terpencil ),
hanya yang perlu lebih diperhatikan bahwa, dimasa yang akan datang perlu
mempercepat pembangunan di daerah pheriphery, khususnya daerah perdesaan
maupun dalam skala yang luas yaitu pembangunan di luar Pulau Jawa terutama
di Kawasan Timur Indonesia.

5. Penutup
           
            Dari uraian tentang gejala pusat pinggiran mulai dari prespektif sejarah, sampai
dengan keberadaanya di negara yang sedang berkembang, dan beberapa teori yang
disampaikan oleh para ahli, dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan di
Indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
9
Daerah pusat dan pinggiran dapat tumbuh karena berbagai alasan seperti
alasan Politis, Ekonomis dan alami (geografis).
Keberadaan daerah pusat dan pinggiran saling membutuhkan, karena
keduanya saling tergantung, daerah pinggiran dapat berkembanng banyak
ditentukan oleh daerah pusat melalui spread effect, dan pada akhirnya daerah
pinggiran suatu saat akan berintegrasi dengan daerah pusat.
Indonesia secara sadar telah menerapkan konsep pusat pinggiran, tetapi
dimasa lalu lebih banyak mengutamakan pembangunan daerah pusat,
sehingga banyak terjadi ketimpangan hasil pembangunan antara daerah pusat
dan pinggiran, seperti antara kota dan desa maupun antara jawa dan luar jawa
lebih-lebuh untuk Kawasan Timur Indonesia. Oleh sebab itu perlu meninjau
kembali kebijakan yang selama ini dijalankan dan lebih banyak memberikan
kesempatan kepada daerah pinggiran untuk menata diri dalam arti yang
seluas-luasnya.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar